Langkah guru dan dosen untuk meningkatkan status ekonomi disamping peningkatan kualitas serta sikap profesionalnya tampak semakin berat dengan adanya kebijakan pemerintah.
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan akan memperketat seleksi sertifikasi guru dan dosen
umtuk menekan anggaran belanja pegawai.
Pada 2012 saja, rencana belanja di Kemendikbud naik menjadi Rp. 9,9 triliun dibanding 2011 sebesar Rp. 7,4 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan tingginya komponen Gaji, tunjangan pegawai, gaji dosen dan tunjangan guru besar.
"Selain itu, adanya sertifikasi untuk dosen dan terus bertambahnya guru besar" kata Nuh, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012, di Gedung DPR, Senin, 24 Oktober 2011.
Maka dari itu, Kemendikbud, kata Nuh, akan memperketat proses sertifikasi. Jika sebelumnya proses sertifikasi cukup singkat, yaitu proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), lalu ujian dan dinyatakan lulus, guru bisa langsung mendapatkan tunjangan sertifikasi.
"Nanti akan ada seleksi kompetensi akademik sebelum dinyatakan lulus ke tahap PLPG. Sehingga yang lulus di sini kompetensi akademiknya memadai," katanya.
Dengan adanya pengetatan dalam proses sertifikasi tersebut, kata Nuh, dari Rp. 64 Triliun yang diajukan Kemendikbud dalam RAPBN 2012, Rp. 15 Triliun diantaranya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati, sepakat dengan diperketatnya syarat sertifikasi. "Banyak kecurangan dalam proses sertifikasi," katanya.
Dia meminta pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan dalam proses sertifikasi itu. "Harus diperketat. Anggaran untuk itu tidak sedikit," tandasnya.
Pada 2012 saja, rencana belanja di Kemendikbud naik menjadi Rp. 9,9 triliun dibanding 2011 sebesar Rp. 7,4 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan tingginya komponen Gaji, tunjangan pegawai, gaji dosen dan tunjangan guru besar.
"Selain itu, adanya sertifikasi untuk dosen dan terus bertambahnya guru besar" kata Nuh, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012, di Gedung DPR, Senin, 24 Oktober 2011.
Maka dari itu, Kemendikbud, kata Nuh, akan memperketat proses sertifikasi. Jika sebelumnya proses sertifikasi cukup singkat, yaitu proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), lalu ujian dan dinyatakan lulus, guru bisa langsung mendapatkan tunjangan sertifikasi.
"Nanti akan ada seleksi kompetensi akademik sebelum dinyatakan lulus ke tahap PLPG. Sehingga yang lulus di sini kompetensi akademiknya memadai," katanya.
Dengan adanya pengetatan dalam proses sertifikasi tersebut, kata Nuh, dari Rp. 64 Triliun yang diajukan Kemendikbud dalam RAPBN 2012, Rp. 15 Triliun diantaranya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati, sepakat dengan diperketatnya syarat sertifikasi. "Banyak kecurangan dalam proses sertifikasi," katanya.
Dia meminta pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan dalam proses sertifikasi itu. "Harus diperketat. Anggaran untuk itu tidak sedikit," tandasnya.
2 comments:
Betul sekali pak mentri...................
Sertifikasi sekarang tidak seperti sertifikasi di awal kemunculannya. Sekarang dah semakin susah aturannya, harus update terus, sertifikat dari unnes pun ndak turun-turun. Kapan mau terima lha sertifikat saja terlambat, dulu teman aku sekali terima dana serif langsung 30jt, sekarang semut-semut dah mulai mencium bau gula sertifikasi, dah gitu aja pak bos !!!!!!
Post a Comment