Organisasi profesi guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan organisasi profesi guru harus memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang (UU). Nuh mengatakan organisasi guru bersifat khusus karena berbasis profesi, sehingga aturannya harus merujuk kepada UU yang khusus, yakni UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
Nuh mengatakan pemerintah tidak ingin menjadikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai satu-satunya organisasi guru. Pemerintah juga tidak melarang guru untuk berserikat, namun dalam pendirian organisasi guru harus tetap mengikuti aturan dalam UU Guru dan Dosen.
“Tidak ada istilah organisasi guru tunggal. Tapi tolong bedakan antara hak untuk berserikat, yang memang hak setiap orang dengan profesi yang harus mengacu kepada aturan main terkait profesi. Hak berserikat sifatnya umum, tapi hak profesi sifatnya lex specialis,” kata Nuh

1.Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir tanggal 25 November 1945, hanya berselelang tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Semangat dan suasana batin perjuangan kemerdekaan Indonesia turut membidani lahirnya PGRI. Pada perkembangan selanjutnya emangat kemerdekaan itu senantiasa mewarnai perjuangan PGRI. bertempat disekolah Guru Putri(SGP) Surakarta diselenggrakan Kongres I PGRI dari tanggal 24-25 November 1945. Pada konngres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono

wadah organisasi profesi guru bukan lagi monopoli Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI telah menjadi organisasi profesi guru yang mapan dan telah kokoh. Baik secara finansial maupun secara organisasional. Lahir pada 25 November 1945. Saat ini Ketua Umum PGRI adalah Bapak Sulistyo yang juga seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014. Sebelumnya PGRI dikomandani oleh Bapak Prof. Dr. Mohamad Surya, juga seorang anggota DPD periode 2004-2009.  Saya juga tidak tahu apakah para mantan (pengurus) ketua umum PGRI akan mengisi jabatan pemerintah dan terjun ke politik praktis (anggota DPD atau DPR). Publik pasti akan bertanya juga apakah ketua umum PGRI haruskah seorang guru atau tidak. Tapi di beberapa daerah faktanya adalah ada ketua PGRI wilayah/daerah (kabupaten/provinsi) yang nota bene seorang kepala dinas pendidikan (bukan seorang guru).

Situsnya bisa dilihat di www.pgri.or.id. Soal rangkap jabatan Ketua Umum PGRI plus Senator DPD plus Ketua Umum Asosiasi LPTK Swasta

Saat ini pilihan wadah organisasi guru sangat variatif. Tidak lagi tunggal dan monopolistik. Sepengetahuan saya sebagai seorang guru, selain PGRI masih ada sederetan organisasi guru yang di luar wadah tunggal PGRI.

2.Federasi Guru Independen Indonesia (FGII)

Menurut penelisikan dunia maya, FGII ini memiliki komunitas yang intens dalam milis. Dalam perkenalannya menyatakan “FGII adalah Federasi Guru Independen Indonesia, yang di deklarasikan oleh berbagai guru dan juga organisasi-organisasi guru yang berasal dari seluruh Indonesia pada tanggal 17 Januari 2002. Organisasi ini diharapkan menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membebaskan guru serta anak didik dari pembodohan secara struktural, keterkungkungan bagi profesinya, maka sudah saatnyalah di era reformasi sekarang guru harus bangkit untuk menjadi “Sang Pembebas” dan menjadikan pendidikan sebagai wahana pencerahan dan pembebasan, sehingga pendidikan tidak lagi menjadi tempat pembodohan dan pengkerdilan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai wahana pengembangan diri siswa dan guru secara profesional, mandiri, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Untuk itu adalah penting kehadiran Organisasi Guru yang Independen dan bebas dari campur tangan negara/pemerintah.” FGII sering disuarakan oleh Gino Vanolie selaku Ketua Umum dan Iwan Hermawan sebagai Sekjen.

Pengurus FGII juga telah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. FGII sering melontarkan kritik terhadap kebijakan pendidikan dan vokal untuk pengadvokasian bagi guru yang dipinggirkan. Seperti terkait pengangkatan guru honorer, tunjangan dan dikotomi guru negeri dan swasta.

3.Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Alternatif lainnya bagi organisasi profesi guru adalah IGI dengan salahsatu pengurusnya adalah Kompasianer “Om Jay” Wijaya Kusumah, Organisasi ini bisa diikuti sepak terjangnya di www.igi.or.id. Tujuan Ikatan Guru Indonesia adalah Ketua Umum IGI adalah Satria Dharma dengan Sekretaris Mohammad Ikhsan. Kongres IGI yang pertama dilaksanakan di Gedung A Kemendiknas Jakarta 21 – 23 Juni 2011.

Ketua Dewan Pembina IGI adalah Indra Jati Sidi (Mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang pernah jadi tersangka kasus pengadaan buku Depdiknas, 2005. Sumber: Gatra.com). IGI acap kali mengadakan kegiatan pelatihan guru-guru, lokakarya dan beragam aktivitas dalam rangka peningkatan kualitas para guru. IGI juga sudah melebarkan sayap organisasinya di beberapa provinsi dan kabupaten. Saya pikir banyak guru yang tertarik untuk masuk ke wadah IGI ini.

4.Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Selain organisasi IGI, kemudian di media baru-baru ini muncul wadah organisasi guru lain yang bernama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Berdiri sekitar awal Januari 2011 yang dideklarasikan di kantor ICW Jakarta. Walaupun masih “bayi”, tetapi kelahiran FSGI ini dibidani oleh beberapa tokoh pendidikan dan aktivis LSM. Ada nama Ade Irawan (ICW), Lodewijk F. Paat (Koalisi Pendidikan) bersama saudaranya Jimmy Paat, ada beberapa aktivis LBH Jakarta seperti Nurcholis. Kemudian oleh beberapa guru yang vokal, diantaranya Retno Listyarti. Sekedar mengembalikan memori publik 5-6 tahun ke belakang. Sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Retno mengarang buku ajar PKn (SMA), ada redaksi di dalam buku tersebut tentang dissenting opinion putusan hakim terkait kasus korupsi Akbar Tanjung. Pihak Akbar Tanjung mensomasi dan menuntut secara perdata terhadap Retno dan Penerbit Erlangga.

Dari kasus ini nama Retno melejit dan dikenal publik. Banyak dukungan pada Retno. Secara psikologi politik peristiwa ini menjadi simbolisasi David versus Goliath. Tokoh besar negara vis a vis guru SMA. Dalam pesrpektif perang keadaan ini dikenal sebagai Asymmetric Warfare, perang yang tak sepadan. FSGI ditopang oleh para guru dan aktivis LSM yang vokal. Secara intelektualpun acap kali FSGI berdiskusi dengan Prof. H.A.R Tilaar, Utomo Dananjaya (Direktur IER Univ. Paramadina), aktivis ICW dan LSM Koalisi Pendidikan. Saya melihat beberapa tokoh inilah yang menjadi ideolog-ideolog di balik layar FSGI.