Apakah Guru SD Tanpa Ijazah PGSD akan dihentikan tunjangan sertifikasinya?

Banyak diberitakan di media, bahkan pengelola UPJJ Universitas Terbuka di tingkat bawah mengatakan bahwa guru SD yang belum mengantongi ijazah PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) harus segera kuliah lagi.

Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya memberikan tunjangan profesi pendidik (TPP) selama dua tahun saja. Banyak opsi yang disiapkan Kemendikbud supaya TPP bisa diterima hingga pensiun.

Ketentuan pencairan TPP bagi guru SD itu tertuang dalam Permendikbud 62/2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Penataan Guru. Dalam Pasal 5 peraturan itu disebutkan bahwa guru yang dipindahkan tugas tidak sesuai dengan sertifikat profesinya, hanya berhak mendapatkan TPP selama dua tahun.

Di lapangan banyak laporan guru yang tidak berijazah PGSD tetapi berijazah lainnya seperti, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Akuntansi, atau bahasa Indonesia justru aktif mengajar di jenjang SD.

Disebutkan dalam UU no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 8 dan pasal 9 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dalam hal ini guru berlomba-lomba menempuh kualifikasi S1, para guru SD tidak berniat melimpah ke jenjang SMP/SMA tetapi hanya menjalankan kewajiban untuk memiliki kualifikasi sarjana (Bukan pindah tugas ke jenjang SMP/SMA)

Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Kemendikbud terkait pemutusan pencairan TPP akibat tidak sesuainya ijazah PGSD itu. Bagi guru yang berijazah non-PGSD tetapi sudah terlanjur mengajar di SD, diberikan sejumlah alternatif penyelesainnya.

Di antaranya adalah para guru SD yang tidak berijazah PGSD itu diharuskan kuliah S1 (sarjana) PGSD atau langsung kuliah S2 (magister) Pendidikan Dasar dulu. Syarat ini berlaku bagi guru yang masih ingin mengajar di jenjang SD.

Cara yang paling mudah ditempuh adalah mengambil S1 PGSD karena jumlah kampusnya lebih banyak dibandingkan yang membuka program S2 Pendidikan Dasar.

Dalam hal ini Guru kelas di SD yang berijazah S1 Pkn, BK, Bahasa Indonesia dll dan sudah mendapatkan sertifikasi tambah putar otak untuk mengatur strategi kuliah lagi di S1 PGSD atau mengambil S2 langsung. Jika tidak kuliah maka akan diberhentikan tunjangan profesinya.

Mari dibaca untuk dijadikan pertimbangan:

1)      Sertifikasi adalah uji kompetensi, jika guru lulus uji kompetensi maka dia seorang yang kompeten pada mata pelajaran yang diujikan. Oleh karena itu seorang guru yang sudah lulus sertifikasi disebut guru profesional dan diberikan tunjangan profesi. Sehingga kinerja yang diakui adalah yang sesuai dengan sertifikasinya, bukan lagi dengan mata pelajaran pada ijazahnya.

2)      Menurut Permendiknas 35 tahun 2010, tentang penugasan seorang guru. Bahwa untuk dapat diakui Angka Kreditnya adalah guru tersebut harus mengajar sesuai sertifikat pendidiknya, bukan sesuai jurusan pada ijazahnya. Ini artinya jika sudah sertifikasi maka segala kinerja guru untuk mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat bukan berdasarkan jurusan pada ijazah, tetapi berdasarkan sertifikat pendidik yg dimilikinya.

3)      Menurut Bab III pasal 15 PP 74 tahun 2008 (1) Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh departemen.

b.      Memenuhi beban kerja sebagai guru

c.       Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/ guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

d.      Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.

e.       Berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun) dan

f.       Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Kesimpulannya jika guru sudah bersertifikat pendidik, ijazah sarjana yang dipunyai adalah karena adanya kualifikasi guru harus minimal S1, karena yang diakui untuk angka kredit dan persyaratan menerima tunjangan profesi adalah mengajar sesuai sertifikat pendidiknya. Jika sudah S1 kalau ingin kuliah lagi sebaiknya pada jenjang S2 sebagai penambah angka kredit untuk kenaikan pangkat dan golongan.

Jadi Kepada para guru dan pengawas agar dapat dengan benar memahami PP 74 tahun 2008, Permenegpan nomor 16 tahun 2009, permendiknas 35 tahun 2010, dan peraturan lainnya yang terkait dengan guru.